Penyebab Riska Cibel Tewas Kecelakaan Adu Kecepatan Drag Race

http://www.arijapar.com/Kecelakaan maut menimpa seorang pembalap wanita usai melakukan drag race tanpa mengindahkan faktor keselamatan pada dirinya yang tak menggunakan helm pengaman.

Riska Alvionita (19) alias Riska Cibel dikenal sebagai pebalap wanita asal Trenggalek Jawa Timur, Sabtu (29/10/2016), tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya oleng dan menabrak pembatas jalan.

Kecelakaan itu terjadi di Desa Durenan, Dusun Tugu Bacang, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kertika Riska menggeber motor drag race tanpa menggunakan helm.

Baca: Mengerikan, Kematian Perempuan yang Ikuti Balap Liar Ini Terekam Video di Detik 12

Korban asal Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung saat itu sedang melakukan uji coba sepeda motor yang biasa digunakan untuk adu kecepatan atau drag race.

Riska melakukan uji coba sepeda motor yang sudah dimodifikasi khusus untuk adu kecepatan ini, bergerak dari arah selatan ke arah utara dengan menempuh jalur lurus. Lihat videonya di sini:

Sekitar 200 meter dari garis start, motor yang dikendarainya hilang kendali.

"Mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek Ajun Komisaris Polisi Heru Sudjio kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Baca: NEWS VIDEO: Detik-detik Tragedi Tewasnya Joki Balap Riska Alvionita

Sebelumnya kecelakaan tragis dialami seorang perempuan. Dia meninggal dunia usai melakukan balap liar di jalan raya.

Kecelakaan tunggal itu terekam dalam video amatir.

Kejadian ini terjadi di Trenggalek, Jawa Timur.

CaraPemilu di Indonesia

Berdasarkan daftar peserta partai politik[sunting | sunting sumber]

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Berdasarkan perhitungan ^[3][4][sunting | sunting sumber]

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
   1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
   2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
   3. Suara blok (Block Vote/BV)
   4. Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
2. sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
   1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
   2. Sistem paralel (Parallel system)
   3. Suara terbatas (Limited vote)
   4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
3. sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
   1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
   2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
   3. Daftar partai (Party-list)
      1. Daftar terbuka (Open-list)
      2. Daftar tertutup (Close-list)
      3. Daftar lokal (Local-list)
   4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan calon pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Calon parlemen	harus daerah	tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	tergantung
Calon independen	tidak	ya
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	banyak
Jumlah daerah pemilihan	banyak	sedikit
Membentuk koalisi	tidak	ya

Pemilu di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pemilihan umum di Indonesia

Kegiatan para anggota, kader, relawan dan simpatisan partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pengamat asing (Rusia) di sebuah TPS di Jakarta pada hari Pemilu Presiden 2014

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.^{[butuh rujukan]}

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut.^{[butuh rujukan]} Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.^{[butuh rujukan]} Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.^[5]

Pemilihan atau Pemilu umum untuk Indonesia

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.^{[butuh rujukan]} Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.^{[butuh rujukan]} Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.^{[butuh rujukan]}

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.^{[butuh rujukan]} Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.^[1]

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.^{[butuh rujukan]} Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.^{[butuh rujukan]}

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.^{[butuh rujukan]} Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.^{[butuh rujukan]}

Daftar isi

  [sembunyikan] 

• 1Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2]
  • 1.1Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)
    • 1.1.1Divisor
    • 1.1.2Kuota
  • 1.2Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)
    • 1.2.1Divisor
    • 1.2.2Kuota
• 2Nilai Mayoritas dan Minoritas
  • 2.1Mayoritas multak
  • 2.2Mayoritas biasa
  • 2.3Mayoritas koalisi
    • 2.3.1Contoh
  • 2.4Minoritas
• 3Sistem pemilihan umum
  • 3.1Berdasarkan daftar peserta partai politik
  • 3.2Berdasarkan perhitungan ^[3][4]
• 4Pemilu di Indonesia
• 5Referensi
• 6Pranala luar

Penentuan untuk jumlah kursi dalam partai politik ^[2][sunting | sunting sumber]

Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 3 yaitu:

• Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)

Metode	Rumus
D'Hondt	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Sainte Laguë (asli)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
Sainte Laguë (modifikasi)	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya
Danish	suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya

Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.

• Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)

Metode	Rumus
Hare	:${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{\mbox{Jumlah kursi}}}}$
Droop	:${\displaystyle \left({\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{\left({\mbox{Jumlah kursi}}+1\right)}}\right)+1}$
Imperiali	:${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{{\mbox{Jumlah kursi}}+2}}}$
Hagenbach-Bischoff	:${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara sah}}{{\mbox{Jumlah kursi}}+1}}}$

Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.

• Metode lainnya

Metode	Rumus
Hare-Niemeyer	:${\displaystyle {\frac {\mbox{Jumlah suara partai}}{\mbox{Jumlah suara sah}}}*{\mbox{Jumlah kursi}}}$

Semua metode hitungan pembulatan atas.

Contoh pemilihan umum sebagai berikut:

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)[sunting sumber]

Divisor[sunting sumber]

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Hare-Niemeyer
				Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	25	50*	16*	2	25	35*	16*	2	25	50*	12*	2	25	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	25	38*	12*	2	25	27*	12*	2	25	38*	9*	2	25	2	25
3	Partai C	29	15.68	29*	14*	2	25	29*	9*	2	25	20*	9*	2	25	29*	7	1	12.5	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	12.5	24*	8	1	12.5	17*	8	1	12.5	24*	6	1	12.5	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	13*	6	1	12.5	13*	4	1	12.5	9*	4	1	12.5	13*	3	1	12.5	1	12.5
6	Partai F	8	4.32	8	4	0	0	8	2	0	0	5	2	0	0	8*	2	1	12.5	0	0
7	Partai G	5	2.71	5	2	0	0	5	1	0	0	3	1	0	0	5	1	0	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
• * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota[sunting sumber]

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
				Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2.38	2	29	1	3	37.5	2.5	2	30	1	3	37.5	2.94	2	33	1	3	37.5	2.63	2	31	1	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	1.8	1	17	1	2	25	1.9	1	18	1	2	25	2.23	2	21	1	3	37.5	2	2	19	1	3	37.5
3	Partai C	29	15.68	1.38	1	8	0	1	12.5	1.45	1	9	0	1	12.5	1.7	1	12	0	1	12.5	1.52	1	10	0	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	1.14	1	5	0	1	12.5	1.2	1	4	0	1	12.5	1.41	1	7	0	1	12.5	1.26	1	5	0	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	0.61	0	13	1	1	12.5	0.65	0	13	1	1	12.5	0.76	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32	0.38	0	8	0	0	0	0.4	0	8	0	0	0	0.47	0	8	0	0	0	0.42	0	8	0	0	0
7	Partai G	5	2.71	0.23	0	5	0	0	0	0.25	0	5	0	0	0	0.29	0	5	0	0	0	0.26	0	5	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	0.09	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0	0.11	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6		5		3	8	100		5		3	8	100		6		2	8	100		6		2	8	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
• BPP (Hare): 175/8 = 21.
• BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
• BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
• BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)[sunting sumber]

Divisor[sunting sumber]

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Hare-Niemeyer
				Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	33.3	50*	16*	2	33.3	35*	16*	2	33.3	50*	12*	2	33.3	2	33.3
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	33.3	38*	12	1	16.7	27*	12*	2	33.3	38*	9	1	16.7	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	29*	14	1	16.7	29*	9	1	16.7	20*	9	1	16.7	29*	7	1	16.7	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	16.7	24*	8	1	16.7	17*	8	1	16.7	24*	6	1	16.7	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	13	6	0	0	13*	4	1	16.7	9	4	0	0	13*	3	1	16.7	1	16.7
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
• * = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota[sunting sumber]

Hanya 1 tahap

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
				Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2	2	25	1	3	50	2.17	2	27	1	3	50	2.63	2	31	0	2	33.3	2.27	2	28	1	3	50
2	Partai B	38	20.54	1.52	1	13	0	1	16.7	1.65	1	15	0	1	16.7	2	2	19	0	2	33.3	1.72	1	16	0	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	1.16	1	4	0	1	16.7	1.26	1	6	0	1	16.7	1.52	1	10	0	1	16.7	1.31	1	7	0	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	0.96	0	24	1	1	16.7	1.04	1	1	0	1	16.7	1.26	1	5	0	1	16.7	1.09	1	2	0	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	0.52	0	13	0	0	0	0.56	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0	0.59	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6		4		2	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
• Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 154.
• BPP (Hare): 154/6 = 25.
• BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
• BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
• BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.

Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare
				Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Tahap II (50% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	45	31.03	1.87	1	21	1.75	1	9	0	2	40
2	Partai B	25	17.24	1.04	1	1	0.08	0	1	0	1	20
3	Partai C	22	15.17	0.91	0	22	1.83	1	10	0	1	20
4	Partai D	11	7.58	0.45	0	11	0.91	0	11	1	1	20
5	Partai E	10	6.89	0.41	0	10	0.83	0	10	0	0	0
6	Partai F	9	6.2	0.37	0	9	0.75	0	9	0	0	0
7	Partai G	5	3.44
8	Partai H	3	2.06
9	Partai I	3	2.06
10	Partai J	2	1.37
Jumlah suara sah		135	93.1		2			2		1	5	100
Jumlah suara tidak sah		5	3.44
Jumlah suara tidak memilih		5	3.44
Jumlah suara memilih		145	100

Keterangan:

• Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
• Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5.
• Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 122.
• 100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
• 50% BPP (Hare): 24/2 = 12.

Nilai Mayoritas dan Minoritas[sunting | sunting sumber]

Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen	Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD	Status
x > 50%	x ≥ 66,7%	Mayoritas multak
x > 50%	50% < x ≥ 66,7%	Mayoritas biasa
x ≤ 50% dgn posisi 1	x ≤ 50%	Mayoritas koalisi
x ≤ 50%	x ≤ 50%	Minoritas

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas multak[sunting | sunting sumber]

Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	70%
2	Partai B	25%
3	Partai A	5%

Mayoritas biasa[sunting | sunting sumber]

Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	60%
2	Partai B	25%
3	Partai A	15%

Mayoritas koalisi[sunting | sunting sumber]

Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Pemenang & koalisi	Juara 2 & koalisi	Hak Mayoritas
x > 50%	x < 50%	Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi)
x < 50%	x > 50%	Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

Contoh[sunting | sunting sumber]

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi juara 2&koalisi sebagai minoritas koalisi.

Minoritas[sunting | sunting sumber]

Minoritas adalah setiap partai politik kalah dalam pemilhan umum.

Sistem pemilihan umum[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan daftar peserta partai politik[sunting | sunting sumber]

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

Berdasarkan perhitungan ^[3][4][sunting | sunting sumber]

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
   1. Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
   2. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
   3. Suara blok (Block Vote/BV)
   4. Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)
2. sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
   1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
   2. Sistem paralel (Parallel system)
   3. Suara terbatas (Limited vote)
   4. Suara kumulatif (Cumulative vote)
3. sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
   1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
   2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
   3. Daftar partai (Party-list)
      1. Daftar terbuka (Open-list)
      2. Daftar tertutup (Close-list)
      3. Daftar lokal (Local-list)
   4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan calon pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Calon parlemen	harus daerah	tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	tergantung
Calon independen	tidak	ya
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	banyak
Jumlah daerah pemilihan	banyak	sedikit
Membentuk koalisi	tidak	ya